gubernur dki jakarta joko widodo menyampaikan bahwa penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) supaya pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) dari pemerintah pusat tidak akan ditandatangani dengan dirinya.
tinggal buat surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti dan mau tandatangan mampu sekretaris daerah (sekda) dapat kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), kata jokowi di balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan pihak internal pemerintah provinsi dki jakarta dijadikan penanggungjawab, menurut jokowi, dilaksanakan untuk pengawasan lebih mudah. lebih-lebih, kepala bappeda, sarwo handayani, serta merupakan salah Satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau saya kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris di sini, ujarnya.
Informasi Lainnya:
jokowi meyakinkan kiranya pengalihan tanggungjawab ini tak akan mengganggu proses peluncuran yang segera dilaksanakan.
sementara tersebut, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan bahwa duduk perkara soal penandatangan surat tersebut telah dijelaskan oleh karenanya bagian pemprov dki jakarta tak mesti khawatir.
ada beberapa peraturan yang sudah diperbaharui oleh karenanya dapat membuka bisnis untuk kita merevisi apa tatacara agar merumuskan surat tadi tersebut, tutur mahendra.
mahendra meneruskan bahwa peraturan yang berubah nantinya tentu hendak disesuaikan dengan peraturan pemerintah serta peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur bisa menunjuk internal untuk adalah penanggungjawab, ujarnya.