ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat kiranya pemerintah usah menggandeng perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) selama membuat kebijakan-kebijakan dan menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki adalah mitra dan tepat diajak berbicara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan agar urusan pekerja migran karena mereka dan benar-benar hapal keadaan dalam lapangan, mulai daripada berangkat sampai hingga pada luar negeri, tutur mahfud selama jakarta, jumat.
dia mengemukakan hal itu dalan forum silaturahmi ketua umum dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) dengan koordinator presidium majelis nasional kahmi yang dengan tema menyebabkan kebijakan pemerintah ke arah cuaca usaha yang kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya memesan pjtki menjadi pihak daripada proses pelayanan juga perlindungan terhadap para pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh sebab itu, kata dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan usaha dan akses yang luas terhadap keterlibatan pjtki melalui objek wisata memperbaiki nilai sistem supaya pekerja migran, mulai dari perekrutan, pendidikan serta pelatihan, perlindungan dalam selama luar negeri, sampai melalui pemulangan.
maka pjtki mesti benar-benar untuk mitra di seluruh proses kebijakan, bukan untuk objek, katanya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) tersebut menilai bahwa di ini kualitas kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai penempatan dan perlindungan kepada pekerja migran masih belum maksimal makanya baru belum dapat diaplikasikan di penanganan urusan-urusan pekerja migran.
pernyataan tersebut dia berbagi untuk tanggapan atas keluhan dari bagian apjati dan menyimpan bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki untuk mitra di membeli kebijakan, padahal pjtki adalah pihak yang paling berperan selama lapangan dalam menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah padahal kami dan merupakan pelaksana selama lapangan. seharusnya kami menjadi partner pemerintah, tutur sekjen apjati idris zaini.
kami harap ada kebijakan dan melibatkan pjtki untuk partner pemerintah. jangan bila banyak kesuksesan dan prestasi pemerintah dan melayani, tapi manakala ada masalah melalui pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan bahwa pihak pjtki sebenarnya seringkali berhasil menyelesaikan masalah-masalah kaum pekerja migran selama luar negeri, termasuk persentasi hukum dengan pendekatan informal, dimana cara tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan cara yang ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita itu lemah pada luar negeri sehingga cenderung besar supaya melindungi para pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan itu, mahfud md berjanji kepada apjati untuk mengatakan aspirasi tersebut terhadap pemerintah supaya dilaksanakan pembahasan guna menciptakan kebijakan dan mampu mengakibatkan iklim usaha dan kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, setelah semua input ini saya beritahukan terhadap pemerintah, kta hendak membahas dulu untuk menggunakan mengetahui apakah sudah sesuai serta baru banyak dan mesti diperbaiki, ujar mahfud.